Diatur dalam pasal 3  UU No.14 Tahun 2008 : 

•  Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 
• Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 
• Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 
• Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 
• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
• mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 
• Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Badan publik adalah sebuah lembaga yang menjalankan fungsi publik dan/atau dibiayai oleh anggaran negara, daerah, atau sumber dana publik lainnya, seperti Kanwil, Dinas, Badan,  BLUD, BUMD, UPTD, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa, PTN, Sekolah Negeri, Ormas, OKP, LSM, Yayasan, dll yang menerima dana dari APBN/APBD dan sumbangan masyarakat / donasi luar negeri 

4 CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KE PPID BADAN PUBLIK DI MASA KINI : 

(1) Pemohon mendatangi kantor badan publik dan memberikan surat permohonan informasi publik yang diminta dilengkapi dengan fotocopy identitas diri (KTP) bagi pemohon perorangan dan akta pendirian badan hukum yg disahkan kementerian hukum RI bagi pemohon badan hukum, Bila pemohon merupakan kelompok orang maka identitas diri mesti dilengkapi dengan surat kuasa dari orang orang dalam kelompok yang diwakili pemohon beserta identitas diri mereka yang diwakili pemohon . Bila tidak membawa surat permohonan, Pemohon bisa mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan PPID / petugas dikantor tersebut. Setelah menyerahkan permohonan atau mengisi formulir permohonan, Pemohon meminta tanda terima pengajuan permohonan pada petugas kantor tersebut. Setelah menerima tanda terima pemohon menunggu jawaban dari kantor badan publik maksimal 10 hari kerja. Bila badan publik tidak memberitahukan permintaan perpanjangan waktu maksimal 7 hari kerja untuk memenuhi permohonan maka pemohon bisa mengajukan surat keberatan atau mengisi formulir keberatan yang disediakan kantor badan publik dan ditujukan kepada atasan badan publik. Demikian pun apabila badan publik tidak juga memberikan jawaban atas permohonan informasi publik setelah masa perpanjangan 7 hari kerja dari 10 hari kerja sebelumnya maka pemohon bisa mengajukan keberatan. Selain itu pemohon juga tetap bisa mengajukan keberatan apabila jawaban atas permohonan tidak sesuai dengan permohonan informasi publik yang diajukan pemohon ataupun alasan penolakan permohonan karena pengecualian informasi oleh badan publik. Tanda bukti pengajuan keberatan mesti dimintakan oleh pemohon kepada badan publik atau diberikan PPID badan publik kepada pemohon. Pengajuan keberatan pemohon kepada atasan badan publik terkait permohonan informasi publik paling lambat diajukan 30 hari kerja setelah 10 hari kerja atau 17 hari kerja sejak pengajuan permohonan informasi publik. 

(2) Pemohon berkirim email / WA ke email / WA PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) badan publik dengan pesan berisi permohonan informasi publik yang diminta beserta tujuan permohonan informasi publik dilengkapi dengan fotocopy identitas diri (KTP) bagi pemohon perorangan dan akta pendirian badan hukum yg disahkan kementerian hukum RI bagi pemohon badan hukum. Bila pemohon merupakan kelompok orang maka identitas diri mesti dilengkapi dengan surat kuasa dari orang orang dalam kelompok yang diwakili pemohon beserta identitas diri mereka yang diwakili pemohon. Pemohon mengikuti semua petunjuk PPID badan publik untuk mengisi formulir permohonan / melengkapi syarat permohonan setelah selesai urusan administrasi pengajuan permohonan, Pemohon mendapatkan bukti tanda terima dari PPID badan publik. Setelah menerima tanda terima pemohon menunggu jawaban dari kantor badan publik maksimal 10 hari kerja. Bila badan publik tidak memberitahukan permintaan perpanjangan waktu maksimal 7 hari kerja untuk memenuhi permohonan maka pemohon bisa mengajukan surat keberatan atau mengisi formulir keberatan yang disediakan kantor badan publik dan ditujukan kepada atasan badan publik. Demikian pun apabila badan publik tidak juga memberikan jawaban atas permohonan informasi publik setelah masa perpanjangan 7 hari kerja dari 10 hari kerja sebelumnya maka pemohon bisa mengajukan keberatan. Selain itu pemohon juga tetap bisa mengajukan kebaratan apabila jawaban atas permohonan tidak sesuai dengan permohonan informasi publik yang diajukan pemohon ataupun alasan penolakan permohonan karena pengecualian informasi oleh badan publik. Tanda bukti pengajuan keberatan mesti dimintakan oleh pemohon kepada badan publik atau diberikan PPID badan publik kepada pemohon. Pengajuan keberatan pemohon kepada atasan badan publik terkait permohonan informasi publik paling lambat diajukan 30 hari kerja setelah 10 hari kerja atau 17 hari kerja sejak pengajuan permohonan informasi publik. 

(3) Pemohon mengunjungi website / situs / aplikasi resmi PPID badan publik / kantor badan publik dan mencari informasi publik yang dibutuhkan untuk diunduh / dimintakan . Bila informasi publik yang di cari pemohon adalah kategori informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala oleh badan publik dan informasi publik tersebut tidak tersedia di website / situs PPID badan publik / kantor badan publik maka pemohon bisa mengajukan surat keberatan kepada atasan badan publik atau mengisi formulir online keberatan di web / situs / aplikasi tersebut atau di kantor PPID badan publik/kantor badan publik tanpa mesti melalui proses permohonan informasi publik. Tanda bukti pengajuan keberatan mesti dimintakan oleh pemohon kepada badan publik atau diberikan PPID badan publik kepada pemohon. Pengajuan keberatan pemohon kepada atasan badan publik terkait permohonan informasi publik paling lambat diajukan 30 hari kerja setelah 10 hari kerja atau 17 hari kerja sejak pengajuan permohonan informasi publik. 

(4) Pemohon mengunjungi website / situs / aplikasi resmi PPID badan publik / kantor badan publik dan mencari formulir pelayanan informasi publik secara online untuk di isi dan mengikuti instruksi pengajuan permohonan informasi publik secara online ke PPID badan publik / kantor badan publik. Setelah selesai urusan administrasi pengajuan permohonan secara online, Pemohon mendapatkan bukti tanda terima dari PPID badan publik. Setelah menerima tanda terima pemohon menunggu jawaban dari kantor badan publik maksimal 10 hari kerja. Bila badan publik tidak memberitahukan permintaan perpanjangan waktu maksimal 7 hari kerja untuk memenuhi permohonan maka pemohon bisa mengajukan surat keberatan atau mengisi formulir keberatan secara online dalam website / situs / aplikasi PPID badan publik. Demikian pun apabila badan publik tidak juga memberikan jawaban atas permohonan informasi publik setelah masa perpanjangan 7 hari kerja dari 10 hari kerja sebelumnya maka pemohon bisa mengajukan keberatan. Selain itu pemohon juga tetap bisa mengajukan keberatan apabila jawaban atas permohonan tidak sesuai dengan permohonan informasi publik yang diajukan pemohon ataupun alasan penolakan permohonan karena pengecualian informasi oleh badan publik. Tanda bukti pengajuan keberatan mesti dimintakan oleh pemohon kepada badan publik atau diberikan PPID badan publik kepada pemohon. Pengajuan keberatan pemohon kepada atasan badan publik terkait permohonan informasi publik paling lambat diajukan 30 hari kerja setelah 10 hari kerja atau 17 hari kerja sejak pengajuan permohonan informasi publik. 

1.Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi termasuk ke KI Kaltim hanya dapat dilakukan apabila pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi publik dan penyampaian keberatan kepada PPID badan publik / kantor badan publik & atasan badan publik. 

2. Prosedurnya pemohon mendatangi kantor komisi informasi untuk menyampaikan surat permohonan atau mengirimkan email / surat berisi permohonan ke alamat / email komisi informasi paling lambat 14 hari kerja setelah ada tanggapan/balasan  dari atasan badan publik pada surat keberatan pemohon informasi publik atau berakhirnya masa 30 hari kerja bagi atasan badan publik untuk menanggapi keberatan dari pemohon informasi publik / pengguna informasi publik.  

3. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik mesti dilengkapi identitas diri pemohon yang sama dengan identitas diri saat melakukan permohonan informasi publik ke badan publik  yaitu fotocopy identitas diri (KTP) bagi pemohon perorangan dan akta pendirian badan hukum yg disahkan kementerian hukum RI bagi pemohon badan hukum, Bila pemohon merupakan kelompok orang maka identitas diri mesti dilengkapi dengan surat kuasa dari orang orang dalam kelompok yang diwakili pemohon beserta identitas diri mereka yang diwakili pemohon. Selain itu surat permohonan juga dilampirkan berkas surat permohonan informasi publik ke badan publik beserta tanda terimanya / nomor pendaftaran, surat keberatan ke atasan badan publik beserta tanda terimanya / nomor pendaftaran, surat tanggapan badan publik atas surat permohonan informasi publik (bila ada), surat tanggapan atas keberatan pemohon dari atasan badan publik (bila ada).  Nantinya pemohon akan dipandu petugas layanan administrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi dan bila semua dokumen administrasi permohonan lengkap maka komisi informasi melalui panitera / sekretaris persidangan akan meregister permohonan dalam buku register PSIP komisi informasi dan menerbitkan nomor register penyelesaian sengketa informasi publik. Sampai disini nantinya pemohon akan menunggu pemanggilan secara patut dari komisi informasi untuk menghadiri sidang ajudikasi non litigasi pemeriksaan awal. 

• Undang - Undang  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Layanan Informasi Publik Desa 
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 
• Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
• Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  

• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2024 Tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi 
• Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur 
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi 
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi

• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan 
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediator Pembantu 
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat 
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan 
• Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Non Litigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik 
• Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak di Lakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik 
• Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KIP-SE/VI/2014 Tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Atas Putusan Penolakan Karena Tidak Terpenuhinya Kewenangan Relatif 
• Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penanganan Aduan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik