Awali Sinergi dengan Kaban Baru, KI Kaltim Tegaskan Komitmen Penguatan PPID Bappeda Kaltim Samarinda (6/2/26) – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (KI Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memperkuat sinergi dan komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan Bappeda Kaltim, seiring dengan hadirnya kepemimpinan baru. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang baru, Muhaimin, S.T., M.T. beserta jajaran Momentum ini diharapkan menjadi awal semangat baru dalam penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik, khususnya melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Rombongan KI Kaltim dipimpin oleh Ketua KI Kaltim Sencihan, didampingi Wakil Ketua Hajaturamsyah, Koordinator Bidang Kelembagaan Wesleyn Hutasoit, serta Koordinator Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) Juraidah. Ketua KI Kaltim, Sencihan, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara KI Kaltim dan Bappeda Kaltim, khususnya dalam mendorong optimalisasi peran PPID di bawah kepemimpinan baru. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. “Dengan kepemimpinan baru di Bappeda Kaltim, kami berharap lahir semangat baru dalam pengelolaan informasi publik, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat dapat semakin baik dan sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya. Sementara itu, Kaban Bappeda Kaltim Muhaimin, S.T., M.T. menyambut baik kunjungan KI Kaltim dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penguatan PPID serta implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Bappeda Kaltim. Melalui kunjungan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara KI Kaltim dan Bappeda Kaltim dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. #keterbukaaninformasipublik #hakandauntuktahuinformasipublik #responwall #kikaltim

Sidang Sengketa Informasi Publik : Hari/Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026 No Register : 002/REG-PSI/KI-KALTIM/I/2026 Tempat : Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kaltim Ketua MK : Juraidah Anggota MK : Hajaturamsyah & Sencihan Pemohon : Fajriannur & Partners Termohon : Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Agenda Sidang : Pemeriksaan Awal Agenda Sidang Selanjutnya : Pemeriksaan Awal Lanjutan #keterbukaaninformasipublik #hakandauntuktahu #responwall

PPID Kota Bontang Sambangi KI Kaltim untuk Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Samarinda — Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bontang melakukan kunjungan ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (KI Kaltim) dalam rangka penguatan kapasitas serta memperoleh arahan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Bontang. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola layanan informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, KI Kaltim memberikan berbagai arahan strategis kepada PPID Kota Bontang, mulai dari penguatan kelembagaan PPID, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), hingga kiat-kiat menghadapi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Diskusi juga menekankan pentingnya komitmen badan publik dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses. KI Kaltim menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk sinergi dan keseriusan Pemerintah Kota Bontang dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Diharapkan, melalui koordinasi dan konsultasi ini, implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Bontang dapat semakin optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat budaya keterbukaan informasi di Kalimantan Timur, khususnya di lingkungan pemerintah daerah, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai ketentuan pasal 12 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik , Tiap tahun PPID Badan Publik wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan pelayanan informasi publik / laporan PPID . Sudahkan PPID Badan Publik anda membuat dan menyampaikan laporan pelayanan informasi publik tahun 2025 ???

Komisi Informasi Kaltim Perkuat Sinergi Keterbukaan Informasi Bersama BPKAD Provinsi Kaltim Samarinda (5/2/26) – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (KI Kaltim) melaksanakan kunjungan koordinasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penguatan implementasi keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini berlangsung di Kantor BPKAD Provinsi Kaltim, Lantai 2, Rombongan KI Kaltim dipimpin oleh Wakil Ketua Hajaturamsyah, didampingi oleh Muhammad Idris selaku Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Juraidah selaku Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi, serta Wesley Liano Hutasoit selaku Komisioner Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola. Kedatangan KI Kaltim disambut langsung oleh Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Ahmad Muzakkir, ST, M.Si, bersama jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPKAD Provinsi Kaltim. Kunjungan ini menjadi momentum silaturahmi kelembagaan sekaligus ruang diskusi strategis terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam aspek pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik di lingkungan BPKAD sebagai perangkat daerah yang memiliki peran vital dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam arahannya, Kepala BPKAD Provinsi Kaltim, Ahmad Muzakkir, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa BPKAD terus berupaya menyediakan informasi publik yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan. Lanjut dikolom komentar

Komisi Informasi Kaltim Lakukan Silaturahmi dan Koordinasi dengan Kejati Kalimantan Timur Samarinda (4/2/2026) – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Assoc. Prof. Dr. Supardi, S.H., M.H., didampingi oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Abdul Muis Ali, S.H., M.H., menerima kunjungan silaturahmi dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Ketua KI Kaltim. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan kerja sama yang telah terjalin antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Dalam kunjungan ini, Ketua KI Kaltim Sencihan didampingi oleh Wakil Ketua KI Kaltim Hajaturamsyah, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Muhammad Idris, Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) Juraidah, serta Komisioner Bidang Kelembagaan Wesley Hutasoit. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pembenahan dan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Pembahasan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pengelolaan informasi publik yang tertib, transparan, dan akuntabel. Komisi Informasi Kaltim berharap ke depan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dapat terus meningkatkan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan, sehingga masyarakat memperoleh akses informasi yang mudah, cepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kunjungan ini, Komisi Informasi Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus bersinergi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang informatif di Provinsi Kalimantan Timur. (Lanjut dikolom komentar)

Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Kaltim dalam hal Keterbukaan Informasi Samarinda- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov.kaltim, A.Muzakkir,ST.,M.Si beserta jajaran PPID BPKAD Prov. Kaltim menerima kunjungan dari Komisi Informasi Prov.Kaltimdalam rangka koordinasi dan penguatan implementasi keterbukaan informasi publik, bertempat di kantor BPKAD Prov.kaltim lantai 2 (05/02/2026). Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua, Bpk.Hajaturamsyah didampingi oleh Bp.M.Idris (Komisioner bidang penyesaian sengketa Informasi Publik, Ibu Juraidah (komisioner bidang edukasi, sosialisasi dan advoksi, Bpk.Wesley Liano Hutasoit (Komisioner bidang kelembagaan dan tata Kelola. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan silaturahmi kelembagaan sekaligus diskusi terkait pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan BPKAD Prov.Kaltim. Dalam arahan A.Muzakkir mengatakan Sebagaimana kita ketahui bersama, keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. BPKAD sebagai perangkat daerah yang mengelola keuangan dan aset daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat, tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan. Disamping itu melalui kunjungan ini, kami berharap dapat memperoleh masukan, saran, serta penguatan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur terkait pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mekanisme pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi apabila diperlukan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih, dan melayani ujarnya”. Wakil ketua Bpk.Hajaturamsyah mengatakan kunjungan bertujuan penguatan terhadap SKPD dalam hal keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, serta diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat didalam memberikan pelayanan dalam hal keterbukaan informasi publik.